Sejumlah Masalah yang Harus Diselesaikan BUMN

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebetulnya terdapat beberapa masalah di dalam pengelolaannya khususnya dalam hal kewenangan.

"Bahwa direksi BUMN tidak bisa penuh melakukan keputusan-keputusan yang sifatnya korporasi karena banyaknya ketentuan-ketentuan yang ada dari pemerintah," ujar dia kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (23/8/2014).

Tapi di sisi lain, dia melanjutkan, selain para direksinya tidak bisa melakukan keputusan-keputusan, di beberapa BUMN juga terdapat beberapa masalah misalnya terjadi penjualan-penjualan aset yang sebetulnya tidak bisa dilakukan.

"Di sini kita lihat, perusahaan-perusahaan tersebut banyak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang kita lihat berpotensi merugikan mereka sendiri. Itulah sebabnya saya menilai banyak direksi yang tidak profesional," ujarnya.

Di sinilah tugas dan kewenangan Kementerian BUMN pada semestinya. Kementerian BUMN juga harus tahu persis apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

"Sekarang ini kan mungkin masalahnya tidak bisa koordinasi dengan baik. Malah mungkin karena terlalu banyak perusahaan BUMN dan kurangnya personil di dalam BUMN itu sendiri sehingga kurang intensif," pungkas dia.